Tour Belitung

Dalam skala dan situasi yang berbeda, Tour Belitung Kota Nantes di Perancis memberikan perhatian khusus untuk penerapan partisipasi warga

dalam proses perencanaan dan pembangunan.  Wisata Belitung Pada awalnya, partisipasi publik dilakukan melalui wewenang badan bernama Comité Consultatif de Quartier (CCQ) y. Tour Belitung

Tour Belitung
Tour Belitung

ang bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga sebagai kanal komunikasi. Tour Belitung

yang dekat dan mudah dicapai (proximity communication).

Selanjutnya, CCQ digantikan oleh Conseil de Quartier (CQ) sebagai perantara untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintah kota dalam membangun dialog dengan warga.

Selain itu, CQ memiliki fokus untuk mencari masukan dan solusi dari masyarakat untuk kebijakan publik dan juga program-program pembangunan perkotaan dan sosial yang dilakukan di lingkungannya [sumber: Le Cahier d’Evaluation/ Buletin Evaluasi, November 2012]. Wisata Belitung

Dalam proses realisasinya, Nantes berupaya untuk memperkuat praktek partisipasi publik melalui peresmian masa jabatan CQ yang pertama untuk periode 2010-2012. Tour Belitung

serta memulai pelaksanaan atelier citoyen/ lokakarya warga sebagai bagian dari program yang disebut Dialogue Citoyen atau “Dialog Warga”.

Lokakarya warga terbuka untuk umum dan dilakukan dengan menggunakan berbagai tema yang sudah dibahas dan ditentukan sebelumnya di sidang pleno. Tour Belitung

Tema yang dibahas bisa berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi untuk peningkatan pelayanan publik secara umum atau hal-hal yang menyangkut kelompok masyarakat tertentu misalnya warga pendatang, warga lanjut usia, atau remaja.

Di akhir sesi pertemuan, lokakarya warga menghasilkan sebuah dokumen Avis Citoyen atau “Opini Warga”, yang memuat diagnosa permasalahan sekaligus rekomendasi solusi yang diusulkan untuk menjadi kebijakan publik di masa mendatang. Wisata Belitung

Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No 32 tentang Otonomi Daerah yang menyatakan mengenai pembagian wewenang pada tingkat desa

untuk mengelola teritorialnya sebagai perwujudan dari pembangunan dari bawah ke atas  (bottom-up planning).

Sementara itu, dilatarbelakangi oleh misi mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat lokal terhadap pengelolaan lingkungan, komunitas Peta Hijau Yogyakarta giat melakukan kegiatan pemetaan tematik dengan melibatkan warga di area yang dipetakan.

Dalam proses pemetaan yang dilakukan juga meliputi kegiatan mengdentifikasi dan mengeksplorasi potensi dan permasalahan

pada zona pemetaan sesuai dengan tema peta yang disepakati. Kegiatan pemetaan yang dianggap berhasil mencapai misi organisasi tersebut adalah Peta Hijau Mandala Borobudur yang diinisiasi pada tahun 2006.

Komentar

Tinggalkan Balasan